Aksi Demo Damai di BPN/ART SULUT, Poluakan Pimpin Ratusan Warga dari 4 Kabupaten

Aksi Demo Damai di BPN/ART SULUT, Poluakan Pimpin Ratusan Warga dari 4 Kabupaten

 

Ketua LSM BAKORNAS SULUT, saat berorasi.

Sulut, Lintasinvestigasi.com – Ratusan warga masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi Tani, nelayan dan serikat petani kemasyakatan lainnya dari 4 desa dan 4 kabupaten mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang BPN/ATR Sulut, pada Senin(20/6/2022).

Adapun tujuan dari masyarakat mendatangi Kanwil BPN/ART Sulut yakni, melakukan Aksi Damai terkait kepemilikan atas tanah eks HGU di wilayah mereka. Berikut nama – nama desa yang ikut dalam aksi damai: desa Tiberias kabupaten Bolaang Mongondow, desa Paputungan kabupaten Minahasa Utara, desa Candi Bitung dan desa Pakuweru Utara kabupaten Minahasa Selatan

Aksi Damai di pimpin langsung oleh ketua LSM Badan Anti Korupsi Nasional BAKORNAS Sulut Noldy Poluakan sebagai kordinator lapangan (korlap) dan ketua Wahana Lingkungan Hidup WALHI Sulut Theo Runtuwene, SH. MH.

” Adapun referensi hukumnya adalah, undang-undang agraria tahun 1870 produk pemerintah belanda, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5. Tahun 1960, Tap MPR nomor 1X tahun 2001, Perpres 86 tahun 2018 dan yang sangat penting, prinsip dan mendasar adalah Pancasila khususnya sila ke 5 dan UUD 1945 pasal 33, ” ujar Nopol dalam orasinya.

Diketahui, aksi sesuai agenda terjadwal di Polda dan Kanwil ATR BPN Sulut, namun karena di Polda Sulut ada kegiatan dalam rangka HUT Bhayangkara maka hanya mengirimkan utusan yang di terima langsung oleh direktur Kriminal umum Polda Sulut Kombespol Gani Siahaan.

Siahaan berjanji akan menindaklanjuti semua laporan yang ada dan akan memila mana yang masuk ke ranah hukum pidana dan menjadi kewenangan polisi.

” Saya harapkan agar masing-masing membuat laporan berupa Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara resmi bagi setiap kasus yang sudah berproses di kepolisian tapi belum terselesaikan nanti akan di gelar perkara di Polda Sulut, ” ujar Gani Siahan.

Aksi berlanjut di Kanwil ATR BPN Sulut, adapun yang menjadi tujuan dan tuntutan Aksi adalah terkait Pemberantasan Mafia Tanah, stop kriminalisasi Petani atau masyarakat, sukseskan program Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah.

Terpantau masa di terima dan diwakilkan untuk berunding dengan team kepala kantor kankanwil ATR BPN Sulut, dari hasil perbincangan perwakilan warga sangat kecewa dimana pada intinya Kakanwil menyarankan agar berproses perkaranya di pengadilan.

Jacky Saroinsong